Kemlu & Konsulat Jenderal Cape Town Perkuat Perlindungan WNI Di Afrika

Rakor perlindungan WNI di kawasan Afrika. (Foto: Ist)
Rakor perlindungan WNI di kawasan Afrika. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Konsulat Jenderal RI Cape Town menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI pada 27-29 Maret 2024. Rakor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelindungan WNI.

Rakor diikuti 10 Perwakilan RI di kawasan Afrika, yaitu KBRI Abuja, Addis Ababa, Antananarivo, Dakar, Dar Es Salaam, Harare, Maputo, Nairobi, Pretoria dan KJRI Cape Town.

Pelayanan publik yang prima, yaitu berkualitas, prosedur yang jelas, cepat, sesuai peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah c.q. Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri, dari waktu ke waktu terus melakukan upaya penguatandan peningkatan.

Berkenaan dengan perlindungan WNI di luar negeri, tercatat bahwa dalam dekade terakhir tantangan semakin kompleks serta memerlukan langkah-langkah terkoordinasi dan inovasi guna memastikan perlindungan WNI yang optimal. Terlebih lagi memperhatikan mobilitas/migrasi WNI ke luar negeri yang semakin intensif dan tinggi. Dalam hal ini, sepanjang 2022-2023 Perwakilan RI kawasan Afrika menangani 208 kasus, atau 2,44 persen dari total kasus WNI yang terjadi di luar negeri.

Sementara itu kawasan Afrika memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penanganan kasus-kasus yang dihadapi menjadi menantang dan membutuhkan pendekatan yang sesuai terkait hukum setempat, infrastruktur yang kurang memadai, serta situasi politik yang kurang stabil.

Dalam sambutannya, Konsul Jenderal RI Cape Town, Tudiono menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Rakor yang dilaksanakan di KJRI Cape Town tersebut. Diyakini Rakor akan meningkatkan kapasitas pelayanan dan pelindungan bagi WNI.

Semangat peningkatan pelayanan publik telah membawa KJRI Cape Town meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di tahun 2022. Sejak tahun 2018, KJRI Cape Town juga telah menjalankan Rumah Singgah ABK.

Dalam hal ini, Kemlu terus memperkuat sistem pelindungan WNI, antara lain dengan mengembangkan sistem pelindungan dan pelayanan terpadu bagi WNI di luar negeri yaitu Portal Peduli WNI, dan aplikasi Safe Travel. Selain itu melalui penguatan regulasi dan kebijakan inovatif seperti membangun Seafarer Corner seperi di Cape Town, dan penunjukan Tim Hukum Pelindungan WNI yang kuat di negara yang menjadi konsentrasi WNI.

Sementara itu, Direktur Konsuler Kemlu, Simon D. I. Soekarno dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa 11 satker Kemlu telah meraih predikat WBK dan 5 satker WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Penyelenggaraan Rakor di Cape Town juga sangat timely, mengingat perkembangan dunia yang sangat dinamis, juga tantangan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian global. Situasi tersebut memerlukan langkah-langkah koordinatif yang baik, juga penguatan kapasitas penyelenggara layanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri.

Dalam Rakor antara lain disepakati pentingnya akselerasi transformasi digital pada pelayanan publik yang tengah dilakukan Kemlu dan Perwakilan RI untuk muwujudkan pelayanan publik yang prima. Lebih lanjut terkait Perlindungan WNI, diperlukan penyusunan contingency plan terpadu untuk kawasan Afrika, terutama terkait situasi krisis yang dapat menjadi ancaman keselamatan WNI. Perwakilan RI yang telah memiliki contingency plan juga akan melakukan pemutakhiran mengikuti situasi terkini. 

Selain itu disepakati untuk menyelenggarakan secara rutin kegiatan Bimbingan Teknis bidang Pelayanan Publik, guna meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan di Perwakilan.https://botakbrewok.com/wp-admin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*